Demokrasi Delegatif di Tingkat Daerah: Menguji Kepatuhan DPRD pada Mandat Publik

Demokrasi sejatinya adalah instrumen bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak kolektif mereka dalam menentukan arah kebijakan publik. Namun, ketika mekanisme perwakilan justru mengerdilkan suara rakyat dan menjadikan DPRD sebagai arena demokrasi delegatif semata, pertanyaan fundamental muncul: Sampai sejauh mana DPRD benar-benar tunduk pada mandat publik yang diembannya?

Di banyak daerah di Indonesia, praktik perwakilan lokal sering kali lebih mencerminkan kepentingan partai, jaringan elite, dan oligarki lokal, dibandingkan dengan aspirasi konstituen yang diwakilinya.

Indonesia memiliki 19.882 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data terbaru struktur legislatif nasional. Kehadiran DPRD sebagai badan legislatif lokal idealnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah menjaga akuntabilitas, memastikan kebijakan responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta memperkuat demokrasi partisipatif.

Namun, realitas politik terkini menghadirkan kecenderungan demokrasi delegatif yang lebih menonjol. DPRD bukan sekadar menjadi agen perwakilan; ia sering kali bertindak sebagai entitas politik yang dominan dalam menentukan kepentingan, bahkan melebihi kepentingan publik yang seharusnya diwakilinya.

Tulisan ini mencoba untuk menelaah fenomena tersebut secara kritis dengan menguji sejauh mana DPRD di Indonesia patuh terhadap mandat publiknya dan bagaimana praktik demokrasi delegatif ini memengaruhi kualitas demokrasi lokal.

Demokrasi delegatif merujuk pada situasi di mana perwakilan rakyat—dalam hal ini anggota DPRD—cenderung bertindak atas dasar preferensi dan kepentingan politik internal mereka, termasuk kepentingan partai, oligarki lokal, serta jaringan elite daripada aspirasi konstituen yang memberi mereka mandat.

Seharusnya, anggota DPRD bertanggung jawab menjalankan fungsi legislatif, budgeting, dan pengawasan yang mencerminkan kehendak publik. Namun di tingkat daerah, kekuatan perwakilan sering kali berubah menjadi bentuk delegatif yang menguatkan dominasi partai politik dan elite lokal, sementara hubungan mandat publik kian melemah.

Fenomena ini terlihat dari wacana yang muncul baru-baru ini: meski konstitusi Indonesia (Pasal 18 UUD 1945) memberi ruang bagi berbagai bentuk mekanisme demokrasi—termasuk pilkada melalui DPRD—nuansa interpretasi tersebut berpotensi mengaburkan kedaulatan rakyat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa konstitusi tidak melarang kepala daerah dipilih melalui DPRD asalkan dilaksanakan secara demokratis. Namun, legitimasi demokratis formal tidak otomatis menjamin mandat publik dilaksanakan secara substansial. Ketika DPRD menjadi aktor utama dalam menentukan pemimpin lokal, kekhawatiran terhadap representasi rakyat menjadi semakin relevan.

Survei publik terus menunjukkan resistensi terhadap pemilihan tak langsung. Data terbaru dari survei nasional mencatat mayoritas publik menolak wacana pilkada lewat DPRD dan tetap menginginkan pemilihan langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Ini menunjukkan bahwa kehendak rakyat masih kuat pada prinsip setiap suara rakyat dihitung dan langsung memberi pengaruh terhadap legitimasi pemimpin lokal.

Di tengah realitas tersebut,...