Denmark Melobi AS di Tengah Ancaman Trump soal Greenland

Greenland.(AFP/OLIVIER MORIN)

MENTERI Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, dijadwalkan mengunjungi Gedung Putih pada Rabu (14/1) waktu setempat untuk melakukan pembicaraan tingkat tinggi terkait Greenland. Agenda tersebut dilalakukan di tengah meningkatnya ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan keinginan untuk mengambil alih wilayah Arktik tersebut.

Sejak kembali menjabat hampir setahun lalu, Trump berulang kali menyuarakan ambisi Amerika Serikat terhadap Greenland, pulau luas dan strategis dengan populasi sekitar 57.000 jiwa.

Sikap Trump dinilai semakin agresif setelah ia memerintahkan serangan mematikan di Venezuela pada 3 Januari lalu yang berujung pada tumbangnya presiden negara tersebut.

Pertemuan tersebut awalnya diminta Rasmussen dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Namun, agenda berkembang setelah Wakil Presiden JD Vance menyatakan ingin turut hadir. Lokasi pertemuan pun ditetapkan di Gedung Putih.

Saat mengajukan permintaan pertemuan, Rasmussen menyatakan harapannya untuk meluruskan sejumlah kesalahpahaman. Sementara itu, Trump memberi respons dingin mengenai pernyataan pemimpin Greenland yang menegaskan keinginan pulau itu tetap menjadi wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark.

“Ya, itu masalah mereka,” kata Trump pada Selasa waktu setempat.

Sebelumnya, Trump secara terbuka mengatakan ingin memiliki Greenland. Dia bahkan mengancam akan menempuh cara keras jika jalur damai tidak berhasil. 

Menurut Trump, Amerika Serikat membutuhkan Greenland untuk mencegah potensi ancaman dari Rusia atau Tiongkok. Pasalnya, dua negara tersebut dianggap meningkatkan aktivitas di kawasan Arktik.

Trump juga kerap menggaungkan gagasan perlunya Amerika Serikat bertumbuh dengan nada yang mengingatkan pada konsep Manifest Destiny abad ke-19. Jika Greenland bergabung, Amerika Serikat akan melampaui Tiongkok dan Kanada sebagai negara dengan wilayah daratan terbesar kedua di dunia setelah Rusia.

Wakil Presiden JD Vance sendiri sempat mengunjungi Greenland pada Maret lalu tanpa undangan resmi. Dia hanya berada di Pangkalan Pituffik, basis militer AS yang telah lama berdiri, tanpa berinteraksi dengan penduduk setempat. 

“Jika Amerika Serikat tetap bersikukuh dengan narasi ‘kami harus memiliki Greenland dengan segala cara’, pertemuan itu bisa berlangsung sangat singkat,” kata Wakil Presiden Senior German Marshall Fund of the United States, Penny Naas.

“Jika ada sedikit nuansa dalam sikap itu, pembicaraan bisa berkembang ke arah yang berbeda," imbuhnya.

Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, dijadwalkan turut hadir dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Greenland dan Denmark sejauh ini kompak menolak keinginan Trump.

“Semua pihak harus memahami satu hal dengan jelas, Greenland tidak ingin dimiliki oleh Amerika Serikat. Greenland tidak ingin diperintah oleh Amerika Serikat. Greenland tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat,” ujar Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen.

Greenland mengakui tidak mudah menghadapi tekanan dari Washington. Pasalnya, Denmark juga berada di bawah tekanan.

Sementara itu, Denmark juga menepis tudingan AS yang menganggap Denmark gagal melindungi Greenland dari pengaruh Rusia dan Tiongkok. Pemerintah Denmark menegaskan telah menginvestasikan hampir 90 miliar kroner Denmark atau sekitar US$14 miliar untuk memperkuat kehadiran militer di kawasan Arktik.

Sebagai anggota pendiri NATO, Denmark juga mengingatkan rekam jejaknya sebagai sekutu setia Washington, termasuk keterlibatan militernya bersama AS dalam perang di Afghanistan dan Irak.

Delegasi senior Kongres AS, yang mayoritas berasal dari Partai Demokrat dengan satu anggota Partai Republik, turut dijadwalkan mengunjungi Kopenhagen sebagai bentuk solidaritas. Wakil Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat AS, Dick Durbin, menilai ancaman Trump terhadap Greenland tidak perlu dan justru merugikan aliansi.

“Ancaman Presiden Trump yang terus berlanjut terhadap Greenland tidak diperlukan dan hanya akan melemahkan aliansi NATO,” kata Durbin. (AFP/I-3)