Dukung 3 Juta Rumah, Badan Bank Tanah Perkuat Sinergi Daerah

Bank Tanah dukung Program 3 Juta Rumah lewat penyediaan lahan, serta MoU dengan Pemprov Bengkulu.(Dok. MI)

BADAN Bank Tanah menegaskan komitmennya mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan lahan. Komitmen itu sekaligus diperkuat dengan kerja sama bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat mengatakan dukungan utama yang disiapkan Bank Tanah untuk mendorong realisasi program perumahan nasional adalah memastikan ketersediaan lahan yang tepat dan berkelanjutan. “Kami mendukung (support) lahannya,” kata Hakiki di Jakarta, Selasa (13/1)..

Menurut Hakiki, penyediaan tanah untuk perumahan rakyat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Ia menegaskan Bank Tanah siap terlibat aktif dalam rangkaian upaya pemerintah memperluas akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Dukungan Bank Tanah terhadap sektor perumahan juga sejalan dengan penekanan pemerintah bahwa ekosistem perumahan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendorong berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, Semen Indonesia Gresik (SIG), hingga pengembang, untuk mengakselerasi kontribusi sektor perumahan terhadap target pertumbuhan ekonomi. Maruarar menilai dampak perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi “bagus sekali”, sehingga kontribusinya diyakini akan signifikan.

Maruarar juga mengapresiasi kolaborasi Bank Tanah bersama BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan SIG dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari sisi daerah, dukungan serupa disampaikan Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari yang menyatakan kesiapan bersinergi demi menyukseskan program rumah layak huni bagi MBR.

Di hari yang sama, Bank Tanah menandatangani MoU dengan Pemprov Bengkulu untuk kerja sama potensi pertanahan, termasuk bekas-bekas hak, yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan daerah. Penandatanganan itu disaksikan para bupati se-Provinsi Bengkulu.

“Kita melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kerja sama potensi pertanahan atau bekas-bekas hak yang di Provinsi Bengkulu untuk pengembangan Provinsi Bengkulu,” ujar Hakiki. Ia menambahkan, total luasan lahan yang akan dikerjasamakan masih dalam tahap identifikasi.

Hakiki menyebut MoU ini menjadi dasar untuk menyatukan proses perencanaan yang lebih terarah dan berkelanjutan, sekaligus diselaraskan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah agar manfaatnya kembali ke masyarakat setempat. Ia juga berharap pelaksanaan penataan dan kontribusi lahan yang ditargetkan dapat berjalan cepat, termasuk lewat sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan unsur Forkopimda.

Kerja sama tersebut, lanjut Hakiki, juga menjadi bagian dari pelaksanaan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, khususnya untuk penataan kembali pertanahan dengan konsep berkesinambungan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Bank Tanah berharap model kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi provinsi maupun kabupaten/kota lain.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kemandirian daerah. Helmi menyampaikan kebijakan Pemprov Bengkulu terhadap hak guna usaha (HGU) yang telah berakhir.

“Untuk hak guna usaha (HGU) yang sudah berakhir, tidak kita perpanjang lagi. Kita ingin agar kemudian badan usaha milik daerah (BUMD) kita yang bisa mengelolanya,” kata Helmi.

Menurut Helmi, pengelolaan lahan oleh BUMD berpotensi menjadi sumber pendapatan baru daerah. Ia menyebut MoU ini sebagai langkah mencari inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru tanpa membebani masyarakat kecil.

Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan bagian dari agenda pembangunan pemerintah yang menitikberatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, dengan fokus utama menyediakan hunian layak bagi masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah. Dengan penyediaan lahan dan penguatan sinergi pusat-daerah, Bank Tanah menegaskan posisinya sebagai salah satu pengungkit penting dalam percepatan program perumahan nasional. (Z-10)