Hutan Sosial Jadi Fondasi Strategi Iklim Baru di ASEAN

Talk Show Kehutanan Sosial di Paviliun ASEAN pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30(Kemenhut)

Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat peran kehutanan sosial, solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS), dan pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) sebagai pilar utama dalam aksi iklim kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Talk Show Kehutanan Sosial di Paviliun ASEAN pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 di Belém, Brasil (17/11).

Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa hutan di Asia Tenggara bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga penopang kehidupan ekonomi, budaya, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim. 

"Oleh karena itu, negara-negara ASEAN memasukkan kehutanan sebagai bagian penting dalam dokumen kontribusi iklim (NDC) serta visi jangka panjang kawasan seperti ASEAN Vision 2045," ujar Direktur Penyelesaian Konflik Teburial dan Hutan Adat, Ditjen Kehutanan Sosial, Kemenhut, Julmansyah.

Hingga saat ini, kawasan ASEAN memiliki lebih dari 206 juta hektare hutan, sekitar separuh dari total daratan ASEAN, menjadikannya salah satu kawasan hutan tropis paling strategis di dunia. Untuk memperkuat kontribusi sektor kehutanan, ASEAN telah menyelesaikan pedoman penerapan NbS dan EbA dalam pengelolaan hutan lestari dan perhutanan sosial. Pedoman ini dikembangkan secara kolaboratif dengan dukungan organisasi regional dan mitra internasional, serta dirancang berbasis ilmu pengetahuan, berpihak pada masyarakat, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Dalam penyampaian posisi bersama di COP30, ASEAN menegaskan dua prioritas utama, yaitu pendanaan iklim yang berkelanjutan dan dapat diprediksi dan penguatan kapasitas teknis dan institusional.

"ASEAN menekankan pentingnya pembiayaan yang mendukung perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan hutan lestari untuk mencapai target NDC, termasuk implementasi REDD+, NbS, dan pendekatan berbasis ekosistem," tuturnya.

Negara-negara ASEAN menilai perlunya peningkatan kemampuan dalam sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV), akuntansi karbon, dan transparansi iklim di bawah kerangka Paris Agreement. Kerja sama regional, transfer teknologi, dan pertukaran pengetahuan menjadi elemen kunci.

Menutup sesi diskusi, Julmansyah menekankan bahwa ASEAN bergerak maju dengan suara kolektif untuk memastikan kehutanan sosial, NbS, dan EbA menjadi fondasi utama aksi iklim kawasan, dengan hutan sebagai benteng, masyarakat sebagai pelaku utama, dan keberlanjutan sebagai tujuan akhir. (E-3)