Kemendagri Minta Daerah Kendalikan Harga Jelang Ramadan

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tidak menunggu waktu mepet untuk mengendalikan inflasi.(Antara)

MENJELANG Ramadan 2026, Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tidak menunggu waktu mepet untuk mengendalikan inflasi. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan, lonjakan harga pangan yang kerap terjadi saat Ramadan hanya bisa dicegah dengan langkah antisipatif berbasis data dan perencanaan sejak dini.

Peringatan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. 

"Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya," ujarnya dikutip pada Rabu (14/1). 

Tomsi mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah segera menggelar rapat internal. Ia meminta daerah membuka data inflasi minimal tiga tahun terakhir untuk memetakan pola kenaikan harga, sekaligus merumuskan langkah konkret menghadapi Ramadan tahun ini.

Ia berharap Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. "Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik," jelasnya.

Dalam arahannya, Tomsi menyoroti sejumlah komoditas strategis yang berpotensi memicu inflasi. Di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Menurutnya, pengendalian harga komoditas tersebut menuntut koordinasi erat antara kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha agar pasokan dan distribusi tetap terjaga.

Di sisi lain, Tomsi menyampaikan bahwa inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92%. Angka ini masih berada dalam rentang target inflasi nasional 2,5% dengan toleransi plus minus 1%.

Ia menekankan bahwa inflasi ideal dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dinilai dapat menekan produsen, terutama petani dan pelaku perkebunan, sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat. "Batas kita yang ideal adalah 2,5%" tuturnya. 

Tomsi juga mengakui adanya kenaikan inflasi bulanan pada Desember 2025 sebesar 0,64%. Kenaikan tersebut dipengaruhi bencana di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang berdampak pada harga pangan di wilayah terdampak dan turut menyumbang inflasi nasional.

"Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah, kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5%," kata dia. 

Atas capaian itu, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait. Meski demikian, ia menegaskan pentingnya evaluasi lebih mendalam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi yang berlangsung cukup lama.

Ia pun meminta agar rapor inflasi daerah sepanjang 2025 segera disusun dan dipaparkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta komoditas pemicunya. "Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah," pungkas Tomsi. (Mir)