Kemhan Tepis Inisiatif Tunggal Perpres TNI Tangani Terorisme

KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) merespons kritik koalisi masyarakat sipil terhadap draf peraturan presiden (perpres) yang memberikan kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme. Salinan draf berjudul "Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme" beredar di publik pada Rabu, 7 Januari 2026.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait mengatakan, Kemhan memang terlibat dalam penyusunan perpres tersebut, termasuk soal peran TNI. Namun, keterlibatan itu melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Rico menepis anggapan Kemhan mengusulkan perpres itu secara sepihak. Menurut dia, peraturan tersebut merupakan produk kebijakan pemerintah secara kolektif, bukan inisiatif satu kementerian. “Dalam ...