Kesenjangan Pasokan Program MBG Dinilai Buka Peluang Investasi Pangan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KESENJANGAN pasokan pangan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai justru membuka peluang besar bagi dunia usaha untuk memperkuat investasi dan hilirisasi pada sektor agrikultur nasional.  Kebutuhan pangan berskala masif harus dibaca sebagai momentum strategis untuk membangun rantai pasok terintegrasi dari hulu hingga hilir sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

“Program MBG menciptakan permintaan harian yang sangat besar. Jika masih ada kekurangan pasokan ayam, telur, sayuran, buah-buahan, tahu, tempe, hingga susu, itu bukan semata persoalan, melainkan peluang ekonomi bagi pengusaha nasional untuk meningkatkan produksi,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Bakrie pada diskusi MBG Talks bertema MBG Outlook: Masa Depan Gizi Anak Indonesia, di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas masa depan pemenuhan gizi anak serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Menurut dia, peningkatan kapasitas produksi domestik akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Anindya menambahkan MBG dapat menjadi lokomotif hilirisasi agrikultur berbasis potensi lokal. Setiap daerah memiliki peluang mengembangkan industri pengolahan pangan sesuai komoditas unggulan masing-masing. 

Daerah pesisir dapat mengoptimalkan perikanan, sementara wilayah lain memperkuat peternakan unggas, hortikultura, atau pangan olahan. “Dengan pendekatan ini, manfaat ekonomi tak terpusat, tetapi menyebar ke daerah,” katanya.

Ia juga menyampaikan komitmen Kadin mendukung percepatan implementasi MBG melalui kolaborasi lintas sektor. Dukungan itu meliputi penguatan tata kelola, fasilitasi pembiayaan, serta dorongan penerapan sertifikasi keamanan pangan dan halal guna menjamin kualitas produk. 

Menurut Anindya, ekosistem usaha yang terintegrasi akan mempermudah pembiayaan perbankan dan meningkatkan keberlanjutan program.

Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan memaparkan jumlah dapur MBG kini meningkat dari sekitar 190 unit pada tahap awal jadi 19 ribu unit, dan penerima manfaat naik dari sekitar 400 ribu orang jadi 55 juta orang.

BGN menargetkan jumlah unit dapur mencapai 32 ribu unit pada April mendatang dengan total penerima manfaat sekitar 82,9 juta orang. Pemerintah, kata dia, menyetujui anggaran Rp268 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut dengan peluang penambahan melalui anggaran biaya tambahan jika diperlukan.

Tigor mengakui tahap awal pelaksanaan MBG muncul berbagai kritik dan keraguan, terutama terkait kesiapan infrastruktur serta kemampuan penyerapan anggaran. Namun, kini semua unit dapur yang beroperasi merupakan inisiatif dan kemandirian masyarakat serta pelaku usaha. “Tidak ada bangunan baru dari alokasi negara. Seluruh dapur yang ada tumbuh dari partisipasi publik,” ujarnya.

Namun, ia mencatat sejumlah tantangan antara lain, proses perizinan pembangunan fasilitas yang kerap memakan waktu, manajemen risiko keamanan pangan, serta kebutuhan bahan baku dalam jumlah sangat besar. Untuk itu, BGN menyediakan berbagai insentif bagi pengelola dapur dan menerapkan sistem pengawasan keuangan berlapis guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana negara.

Tigor juga menekankan pentingnya pencegahan risiko seperti potensi keracunan pangan, melalui sosialisasi standar pengadaan bahan baku dan pengolahan makanan.

Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM Andreasta Meliala menambahkan pengalaman sejumlah negara menunjukkan program makan sekolah yang berhasil dijalankan berkelanjutan ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan manusia jangka panjang, bukan sekadar proyek karitatif.

Ia mencontohkan Brasil yang melibatkan petani lokal dalam penyediaan pangan sekolah, Jepang dengan sistem makan sekolah terstandarisasi dan bersifat edukatif, serta India lewat Midday Meal Scheme yang berdampak pada penurunan stunting dan peningkatan partisipasi sosial.

"Desain kebijakan MBG perlu inklusif agar tak menimbulkan stigma. Ketika semua anak mendapat manfaat, penerimaan publik akan jauh lebih kuat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi) Alven Stony menegaskan pemenuhan gizi anak merupakan fondasi penting pembangunan sumber daya manusia. Isu gizi, menurut dia, tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan kesehatan, melainkan juga penentu kualitas generasi masa depan dan daya saing bangsa.

Ia menilai keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi. Kolaborasi yang kuat diperlukan agar program berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Ia berharap diskusi yang digelar Kadin Indonesia dan Gapembi ini membuat MBG tak hanya menjawab tantangan pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi nasional dan warisan kebijakan penting bagi masa depan Indonesia. (H-2)