KIPP: Pilkada Lewat DPRD Picu Oligarki dan Politik Uang

KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai isu pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pilkada tidak langsung berpotensi melahirkan oligarki lokal serta memperluas praktik politik uang di ruang tertutup. Anggota Presidium Nasional KIPP Indonesia Brahma Aryana menyatakan, lembaganya menolak secara tegas mekanisme pilkada tidak langsung.

Menurut dia, gagasan tersebut bukan sekadar kemunduran demokrasi, tapi juga penyimpangan serius dari konstitusi dan agenda reformasi. “Pengalihan mandat memilih dari rakyat ke tangan elite parlemen daerah tidak sesederhana perubahan prosedural, tapi pengkhianatan terhadap roh reformasi dan upaya sistematis meresentralisasi kekuasaan yang mencederai prinsip demokrasi konstitusional,” ujar Brahma kepada Tempo pada Jumat, 9 Januari 2026.

Brahma memaparkan empat alasan pilkada tidak langsun...