Koalisi Guru Minta Pemerintah Adil Soal Kesempatan Jadi PPPK

Koalisi Barisan Guru Indonesia menyatakan kecewa atas kebijakan pengangkatan pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Koalisi menyebut kebijakan tersebut tidak adil bagi para guru honorer yang harus menunggu bertahun-tahun untuk menjadi PPPK.

“Koalisi guru sangat kecewa dengan kebijakan pengangkatan PPPK yang kami nilai diskriminatif terhadap guru-guru honorer,” ujar Ketua Kobar Guru Indonesia Soeparman Mardjoeki Nahali melalui keterangan tertulis pada Rabu, 14 Januari 2025. 

Ia menjelaskan, pada prinsipnya koalisi guru mendukung pengangkatan PPPK dan kepastian kesejahteraan bagi semua honorer yang bekerja di bidang pelayanan publik. Tetapi, kata dia, karena keterbatasan anggaran, maka terpaksa harus ada urutan prioritas. 

Dalam konteks ini, pemerintah semestinya mendahulukan guru honorer yang j...