KPK Geledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakut, Angkut Sejumlah Koper-Tas

KPK menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Senin (12/1). Penggeledahan terkait OTT yang menjaring sejumlah petinggi KPP Jakut.

Pantauan di lokasi, penyidik KPK keluar dari Kantor KPP Jakut di Gambir sekitar pukul 22.03 WIB.

Mereka membawa sejumlah koper dan tas. Tidak banyak yang disampaikan penyidik KPK. Koper dan tas itu langsung dimasukkan ke dalam mobil yang sudah berjaga di depan dan langsung dibawa ke Gedung KPK.

KPK mengkonfirmasi penggeledahan ini dalam rangka pengembangan kasus.

"Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara suap pajak, hari ini tim melakukan penggeledahan di KPP Madya Jakarta Utara," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.

KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah:

Kasus yang menjerat Dwi Budi bermula dari pelaporan Pajak Bumi Bangunan (PBB) periode 2023 oleh PT WP, sebuah perusahaan tambang di Jakarta Utara, pada September 2025. Tim pemeriksa KPP Madya Jakut awalnya menemukan potensi kekurangan bayar sebesar Rp 75 miliar.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan bagaimana proses "tawar-menawar" pajak itu terjadi.

"Jadi ini sudah dibayar, tapi dicek ulang ada potensi kekurangan bayar. Setelah dihitung tim pemeriksa KPP Madya Jakut, PT WP ini kurang bayar Rp 75 miliar," kata Asep dalam konferensi pers.

Pihak PT WP menyanggah angka tersebut hingga muncul celah rasuah. Pejabat KPP Jakut menawarkan skema pembayaran 'all in' dengan nominal yang jauh lebih kecil.

"Jadi rekan-rekan sekalian dari Rp 75 miliar ini disampaikan di awal, kurang bayar Rp 75 miliar, kemudian disanggah turun lagi, dan terus seperti itu sampai terakhir Rp 15 miliar. Jadi Rp 75 miliar jadi Rp 15 miliar, jadi ada bargaining turun Rp 60 miliar," papar Asep.

Sebagai imbalan atas diskon pajak sebesar Rp 60 miliar tersebut, oknum pajak meminta jatah pribadi. Awalnya diminta Rp 8 miliar, namun setelah negosiasi, disepakati angka Rp 4 miliar.

"Ya sudah, anda PT WP bayar sebesar Rp 23 miliar. Ini dibagi Rp 15 miliar untuk kekurangan pajak, dan dia juga oknum ini minta fee Rp 8 miliar," ungkap Asep.

Namun karena PT WP tidak sanggup, Asep melanjutkan, "hanya Rp 4 miliar."