Luhut Serukan Permanen, Izin Toba Pulp Lestari Berstatus Dicabut Sementara

Ilustrasi(Dok Instagram)

PEMERINTAH Indonesia menghentikan sementara izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul tuduhan kuat bahwa aktivitas perusahaan pulp dan kertas tersebut ikut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di wilayah Sumatra. Keputusan ini menjadi momentum bagi pejabat tinggi untuk meninjau ulang peranan izin perusahaan yang sudah beroperasi puluhan tahun di kawasan Danau Toba dan Tapanuli.

Surat penghentian sementara dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari menyatakan penangguhan akses penatausahaan kayu di konsesi TPL di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak awal Desember 2025. Surat itu juga didukung oleh putusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatra Utara yang menghentikan kegiatan penebangan hingga pengangkutan kayu eucalyptus sebagai bentuk antisipasi dampak cuaca ekstrem dan banjir besar akhir tahun lalu.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menguatkan posisi tersebut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, menegaskan sikap lama bahwa keberadaan Toba Pulp Lestari tidak sejalan dengan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Saya sudah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari. Pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” tulis Luhut, dikutip dari Instagram, Selasa (13/1).

Dalam pernyataannya, Luhut juga menegaskan bahwa ia telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar lahan konsesi TPL dikembalikan untuk kepentingan rakyat dan dikelola untuk tujuan yang lebih ramah lingkungan, termasuk pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem.

“Saya sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Kami akan ubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan,” lanjutnya dalam unggahan tersebut.

Penghentian sementara izin TPL juga berdampak pada aktivitas pasar modal. Bursa Efek Indonesia sempat menghentikan sementara perdagangan saham berkode INRU menyusul sentimen negatif dari publik terkait dugaan keterlibatan industri ini dalam masalah lingkungan yang berkontribusi pada banjir dan tanah longsor di beberapa provinsi.

Sejumlah kalangan, termasuk anggota DPR, mendukung langkah pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasi TPL sebelum menentukan langkah lanjutan seperti pencabutan izin permanen. Mereka menyebut bahwa penghentian sementara bisa menjadi pintu bagi evaluasi menyeluruh atas kontribusi perusahaan terhadap perubahan tutupan hutan dan risiko ekologis lainnya.

Terkait isu kepemilikan, Luhut sebelumnya membantah keterlibatannya secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan saham TPL, menyatakan tudingan tersebut tidak berdasar. Pernyataan bantahan juga ditegaskan oleh juru bicaranya bahwa Luhut sama sekali tidak memiliki atau terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

Ke depan, publik dan sejumlah organisasi lingkungan mendesak pemerintah tidak hanya menghentikan sementara kegiatan operasional TPL, tetapi juga mempertimbangkan pencabutan izin secara permanen, sejalan dengan rekomendasi dari pemerhati lingkungan dan aspirasi masyarakat lokal di Sumatra yang menilai perusahaan telah menyebabkan kerusakan kawasan hutan di Tapanuli dan sekitarnya. (E-4)