Luhut Tegaskan Tolak sejak 20 Tahun Lalu, Dorong Pencabutan Izin Toba Pulp Lestari

Luhut Binsar Pandjaitan(Dok Instagram)

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu. Penolakan tersebut didasari oleh dampak lingkungan yang ditimbulkan perusahaan pulp tersebut di kawasan Danau Toba dan hutan sekitarnya.

Pernyataan itu disampaikan Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (12/1). Dalam unggahan tersebut, Luhut menyebut pengalamannya saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2001.

“Saya menyaksikan sendiri keluhan masyarakat tentang Danau Toba yang semakin keruh dan berbau. Belum lagi kawasan hutan yang kian rusak. Dari situ saya belajar satu hal penting: pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat,” tulis Luhut dikutip dari Instagram.

Luhut menegaskan bahwa sikapnya terhadap Toba Pulp Lestari, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Indorayon, konsisten hingga kini. Ia bahkan telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar lahan konsesi perusahaan tersebut dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

“Saya sudah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa lahan tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Menurut Luhut, arah kebijakan ke depan bukan lagi eksploitasi sumber daya alam, melainkan pemulihan ekosistem yang berkelanjutan. Ia menyebutkan rencana pengembangan pertanian berbasis teknologi serta pemulihan lingkungan sebagai solusi bagi masa depan masyarakat Tapanuli.

“Kami akan ubah eksploitasi menjadi pemulihan yang menumbuhkan harapan. Pertanian berbasis teknologi dan pemulihan ekosistem akan menjadi upaya untuk memulihkan masa depan masyarakat Tapanuli secara lebih bermartabat,” lanjutnya.

Dalam unggahan tersebut, Luhut juga menyinggung soal pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk menanggapi berbagai tuduhan yang berkembang di ruang publik terkait isu pencabutan izin Toba Pulp Lestari.

“Dalam negara yang sehat demokrasinya, kritik harus berdiri di atas data, bukan asumsi belaka,” tegas Luhut.

Isu pencabutan izin Toba Pulp Lestari kembali menjadi perhatian publik seiring komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo untuk memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta pemulihan kawasan strategis nasional seperti Danau Toba. (E-4)