Pakar Dorong Restorasi Ekologis Aktif untuk Pulihkan Sektor Pertanian Aceh Pascabencana

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PAKAR Ekonomi Pertanian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, mendesak pemerintah untuk melakukan restorasi ekologis aktif sebagai pilar utama rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Achmad menilai bencana tersebut telah memicu krisis ekologi serius yang mengancam ketahanan pangan nasional.

Menurut Achmad, pemulihan pascabencana tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan harus menyentuh perbaikan ekosistem secara menyeluruh melalui pendekatan nature-based solutions.

“Kerusakan lingkungan di Aceh sudah berada pada skala yang tidak bisa dibiarkan pulih secara alami. Negara harus hadir melalui restorasi ekologis aktif, terutama pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan hidup rakyat,” ujar Achmad dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026).

Berdasarkan data foto udara dan laporan daerah, dampak kerusakan lahan pertanian di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diperkirakan mencapai 40.000 hektare. Lahan tersebut mencakup sawah, tanaman pangan, dan hortikultura yang terendam lumpur serta mengalami gangguan masa tanam hingga gagal panen.

Di Kabupaten Mandailing Natal sendiri, kerusakan lahan mencapai 3.245 hektare. Merespons kondisi ini, pemerintah pusat berencana melakukan pencetakan ulang sekitar 11.000 hektare sawah yang rusak parah guna menjamin ketersediaan pangan masyarakat.

Sektor perikanan pun mengalami tekanan serupa. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan luas area tambak budidaya di Aceh yang terdampak banjir mencapai 38.875 hingga 40.000 hektare. Kerusakan ini dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.

Selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Indonesia (KASAI), Achmad mengapresiasi langkah cepat Presiden dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus pascabencana. Ia menilai kehadiran Satgas dan kesigapan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan kepastian koordinasi lintas kementerian.

“Langkah cepat Presiden dan respons aktif BNPB menunjukkan kehadiran negara di saat krisis. Solidaritas nasional yang terbangun memberikan harapan bahwa pemulihan Aceh adalah tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa,” tuturnya.

Achmad menekankan bahwa restorasi ekologi bertujuan agar ekosistem kembali produktif dan mandiri, serta memiliki ketahanan terhadap bencana di masa depan. Hal ini mencakup rehabilitasi tanah dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS).

Ia menilai Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi model nasional dalam rekonstruksi pascabencana yang komprehensif. “Tanpa restorasi ekologi yang terencana, risiko kerentanan ekonomi dan bencana berulang akan tetap tinggi. Aceh bisa menjadi contoh bagaimana membangun kembali fisik sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan dan pangan secara berkelanjutan,” pungkasnya.(H-2)