Pemerintah Daerah Harus Serius Memanfaatkan Bonus Demografi

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) BKKBN Budi Setiyono(Dok.HO)

PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga)/BKKBN Budi Setiyono mengungkapkan Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan atau Indonesia Emas 2045. Namun, target besar tersebut dibarengi tantangan serius, terutama terkait pengelolaan struktur penduduk.

“Bangsa kita menatap peluang besar sekaligus risiko besar dalam pembangunan manusia dan ekonomi. Satu tantangan besar dalam perencanaan besar bangsa kedepan adalah isu bonus demografi — ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif,” ujar Budi dalam Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Bangga Kencana di Jakarta (14/1).

Sesmendukbangga menekankan bahwa keberhasilan bonus demografi sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja. Pendidikan karakter, keterampilan digital, dan kompetensi teknis harus menjadi prioritas pembangunan daerah.

Ia menegaskan pentingnya kecerdasan demografi (demographic intelligent) di tingkat daerah agar pertumbuhan penduduk selaras dengan kemampuan fiskal, infrastruktur, dan layanan publik.

“Pemda harus mampu menyusun peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK). Jangan sampai penduduk banyak, tapi pengangguran juga meningkat,” kata Budi.

Indonesia Emas 2045

Sesmendukbangga menegaskan keberhasilan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah daerah hari ini.

“Bonus demografi akan menjadi kekuatan sejati jika kita memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Jika tidak, bonus itu justru menjadi beban. Sejarah akan menilai pilihan kita,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 284,44 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 68,95 persen berada pada usia produktif (15–64 tahun), sementara 31,05 persen tergolong usia tidak produktif.

Budi mengingatkan, secara teori bonus demografi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya jumlah tenaga kerja dan konsumsi. Namun, tanpa kesiapan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, bonus tersebut justru berpotensi menjadi bencana.

Data menunjukkan sekitar 59 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal, sementara hanya 41 persen bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial memadai. Kondisi ini berisiko meningkatkan ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah.

“Bonus demografi tanpa pekerjaan layak akan memperbesar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah,” tegasnya.

Masih ada ketimpangan

Secara nasional, angka kemiskinan menunjukkan tren positif. BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta penduduk, menurun dibanding periode sebelumnya.

Namun demikian, Budi menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah, terutama di daerah perdesaan dan wilayah terluar, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif.

Budi juga mengingatkan bahwa bonus demografi bersifat sementara. Saat ini, proporsi penduduk lanjut usia telah mencapai sekitar 11–12 persen dan diperkirakan terus meningkat.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan lansia, serta skema pensiun dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang menua. (M-3)