PSHK Desak DPR dan Pemerintah Pertahankan Pilkada Langsung

PUSAT Studi Hukum dan Konstitusi atau PSHK mendesak DPR, pemerintah, dan elite partai politik untuk tetap mempertahankan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh rakyat atau pilkada langsung.

Direktur Eksekutif PSHK Fajri Nursyamsi menjelaskan, konsekuensi paling nyata dari dihapuskannya pilkada langsung ialah rakyat bakal kehilangan hak untuk memilih kepala daerah karena pilkada bakal dilangsungkan oleh DPRD. "Wacana ini juga bukan datang dari aspirasi rakyat, tapi kembali muncul di lingkaran elite politik untuk memonopoli proses elektoral dan merebut daulat rakyat," kata Fajri dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Januari 2026.

Dia melanjutkan, wacana pilkada dipilih DPRD akan menjauhkan rakyat dengan kepala daerah. Konsekuensi itu menjadikan rakyat tidak bisa meminta pertanggung...