Utang Pemprov Jabar Rp621 Miliar Menguak Ironi APBD: Belanja Maksimal, Kas Tersisa Rp500 Ribu

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(Antara)

GAGAL bayar utang Pemprov Jabar senilai Rp621 miliar pada pekerjaan tahun anggaran 2025 dinilai tidak semata akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Akademisi dan peneliti kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai, persoalan tersebut juga dipicu oleh peran kepala dinas yang justru berpotensi 'membahayakan' posisi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM).

Menurut Yogi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar, termasuk figur yang diboyong dari daerah asal KDM, cenderung mengedepankan pola kerja asal atasan senang. Akibatnya, ruang kritik dan koreksi terhadap kebijakan strategis kepala daerah menjadi minim.

"Ini justru yang berbahaya. Dan ini menurut saya mencelakakan pemimpinnya sendiri," kata Yogi saat dikonfirmasi di Bandung, Selasa (13/1).

Ia menjelaskan, kasus utang Pemprov Jabar yang berujung gagal bayar tidak bisa dilepaskan dari kombinasi beberapa faktor krusial. Selain efisiensi anggaran dari pusat, terdapat pergeseran target pendapatan pajak serta miskalkulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi pendapatan, Yogi menyoroti kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang menerapkan program pemutihan pajak dengan ekspektasi pencapaian target hingga 100%. Namun realisasinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyentuh angka 94% hingga akhir 2025. Kondisi ini membuat ruang fiskal Pemprov Jabar semakin terbatas di tengah belanja yang terus digenjot.

Situasi tersebut diperburuk dengan dugaan kesalahan perencanaan keuangan, termasuk adanya program yang dijalankan tetapi tidak tercantum dalam dokumen APBD 2025. Pengelolaan kas daerah yang berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dinilai luput mengantisipasi ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.

Yogi menegaskan, seharusnya para kepala dinas di Jawa Barat membangun budaya birokrasi yang berani melakukan koreksi atas kebijakan yang dinilai keliru, terutama ketika kebijakan tersebut didorong oleh ambisi pemenuhan janji politik.

"Harusnya diingatkan kalau mau positif. Tapi kan pengaruh gaya pemimpin di Jabar juga, (tapi) bisa dengan cara harus hati-hati," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa gagal bayar utang Pemprov Jabar berpotensi menimbulkan efek domino terhadap iklim pembangunan daerah. Ketidakpastian pembayaran kewajiban pemerintah dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha dan kontraktor terhadap proyek-proyek pemerintah.

"Iya sangat berpotensi seperti itu, karena akhirnya menimbulkan ketidakpastian," kata Yogi.

Ironinya, Pemprov Jabar justru mencatatkan sejarah baru dalam lebih dari delapan dekade perjalanan pemerintahan daerah. Pada akhir tahun anggaran, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilaporkan hanya tersisa sekitar Rp500.000, menandakan belanja daerah dilakukan secara nyaris maksimal. Namun di saat yang sama, pemerintah provinsi meninggalkan beban utang Pemprov Jabar kepada kontraktor senilai Rp621 miliar pada APBD 2025.

Kondisi tunda bayar tersebut diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman. Ia menyebut, persoalan muncul karena target pendapatan dipatok sangat progresif, sementara belanja publik digenjot tanpa kompromi.

"Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kenceng, belanjanya kenceng, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik ya, tapi targetnya yang di atas rata-rata," ujar Herman di Bandung, Selasa (6/1). (Ant/E-4)