1.470 Lampu Mati, DPRD Soroti Anggaran PJU Kota Tasikmalaya Rp2,55 Miliar

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi.(MI/Kristiadi)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyoroti besarnya anggaran penerangan jalan umum (PJU) yang mencapai Rp2,55 miliar per tahun, di tengah masih banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi. Data terakhir menunjukkan sebanyak 1.470 unit PJU di jalan protokol dan lingkungan dalam kondisi mati, sehingga dikeluhkan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, menilai anggaran PJU tersebut harus diiringi dengan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, hingga kini masyarakat belum memperoleh gambaran utuh terkait pengelolaan PJU, mulai dari jumlah titik lampu, kondisi aktif dan rusak, spesifikasi teknis, hingga besaran tarif listrik PJU yang dibayarkan setiap bulan.

“Kami mempertanyakan transparansi, efisiensi, dan arah perencanaan jangka panjang pengelolaan PJU oleh pemerintah daerah. Anggaran sebesar Rp2,55 miliar itu bersumber dari uang publik, sehingga publik wajib mengetahui detail penggunaannya,” kata Kepler, Minggu (11/1/2026).

Kepler juga menyoroti aspek efisiensi anggaran. Ia menilai perkembangan teknologi pencahayaan, terutama penggunaan lampu LED hemat energi, seharusnya berdampak pada penurunan biaya operasional dari tahun ke tahun. Namun, apabila anggaran justru tidak menurun, bahkan cenderung meningkat, hal tersebut perlu dijelaskan secara rasional oleh pihak eksekutif.

“Kalau teknologi sudah lebih efisien tetapi biaya tidak turun, berarti ada persoalan yang harus dibuka dan dijelaskan kepada publik,” ujarnya.

Selain itu, DPRD menilai Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki perencanaan jangka panjang yang jelas dalam pengelolaan PJU. Menurut Kepler, berbagai alternatif seperti pemanfaatan energi terbarukan berbasis solar cell, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (Public-Private Partnership/PPP), serta model pembiayaan inovatif lainnya belum dimaksimalkan.

Ia menyebutkan, anggaran PJU yang setiap tahun dialokasikan dari APBD untuk operasional rutin seharusnya sebagian dapat diarahkan untuk investasi infrastruktur PJU yang lebih mandiri dan berkelanjutan. DPRD juga mendorong adanya perbandingan atau benchmarking dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

“Perbandingan ini penting untuk mengukur kewajaran anggaran. Jika biaya PJU di Tasikmalaya jauh lebih tinggi, maka evaluasi menyeluruh tidak bisa dihindari,” katanya.

Kepler menegaskan, DPRD akan mengambil langkah konkret dengan merekomendasikan agar Dinas Perhubungan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait menyampaikan data tingkat kerusakan PJU, hasil evaluasi, serta audit tahun-tahun sebelumnya, terutama yang melibatkan pihak ketiga.

Sebelumnya, kondisi 1.470 unit PJU yang mati di berbagai titik jalan protokol dan lingkungan telah memicu keluhan warga. Lampu penerangan yang tidak berfungsi dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi menurunkan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari. (E-2)