Dampak Dahsyat Sanksi AS terhadap Ekonomi Iran dan Masyarakatnya

Warga Iran yang mendukung pemerintah.(Al Jazeera)

SAAT para demonstran membanjiri jalanan Iran yang dimulai akhir bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam intervensi militer. Alasannya, ia ingin membantu para demonstran.

Ia menulis dalam unggahan di platform Truth Social miliknya pada Sabtu (10/1), "Iran sedang mengincar KEBEBASAN, mungkin seperti belum pernah terjadi. AS siap membantu!!!" Sejak itu ia mengulangi sentimen tersebut dalam pernyataan publik lain.

Namun, yang diabaikan dalam klaimnya tentang keinginan untuk membantu rakyat Iran ialah fakta bahwa sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade terhadap Iran, termasuk yang diperketat di bawah Trump, memainkan peran sentral dalam krisis ekonomi negara tersebut. Krisis ini menjadi pemicu utama gelombang protes saat ini.

Berikut dampak sanksi AS terhadap Iran dan rekam jejaknya di negara tersebut.

Apa yang terjadi di Iran?

Protes di Iran dimulai dari Grand Bazaar Teheran pada 28 Desember 2025, setelah rial anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Para pemilik toko menutup usaha mereka untuk berunjuk rasa menentang kenaikan harga di Iran.

Protes tersebut kemudian menyebar ke provinsi lain dan berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap kepemimpinan negara.

Pada Senin (12/1), rial diperdagangkan lebih dari 1,4 juta terhadap dolar AS, penurunan tajam dari sekitar 700.000 pada Januari 2025 dan sekitar 900.000 pada pertengahan 2025.

Penurunan nilai mata uang telah memicu inflasi tinggi. Harga makanan rata-rata 72 persen lebih tinggi daripada tahun lalu.

Apa saja sanksi AS terhadap Iran?

Iran adalah salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia.

Pada t1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali ke Iran setelah 14 tahun diasingkan di Irak dan Prancis. Setelah referendum, Iran dinyatakan sebagai republik Islam.

AS pertama kali memberlakukan sanksi terhadap Iran pada November 1979, setelah mahasiswa Iran menyerbu kedutaan besar AS di Teheran dan menyandera warga Amerika.

Revolusi Islam 1979 menggulingkan Shah atau raja, Mohammad Reza Pahlavi, yang pasukannya terkenal menggunakan penindasan dan penyiksaan untuk mempertahankan kekuasaannya, tanpa mandat demokratis.

AS, yang mendukung Pahlavi, juga membantu menggulingkan perdana menteri Iran yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mosaddegh, pada 1953 dalam kudeta yang didukung oleh badan intelijen AS dan Inggris.

Juga pada 1979, Washington menghentikan impor minyak dari Iran dan membekukan aset Iran senilai US$12 miliar. Produk Iran dilarang diimpor ke AS kecuali hadiah kecil, materi informasi, bahan makanan, dan beberapa karpet.

Pada 1995, Presiden Bill Clinton mengeluarkan perintah eksekutif yang mencegah perusahaan AS berinvestasi dalam minyak dan gas Iran serta berdagang dengan Iran. Ia melarang perdagangan AS dengan Iran dan investasi di negara tersebut. 

Setahun kemudian, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan asing yang berinvestasi lebih dari US$20 juta per tahun di sektor energi Iran.

Pada Desember 2006, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap perdagangan bahan dan teknologi terkait energi nuklir Iran dan membekukan aset individu dan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengannya.

Sanksi tersebut terutama merupakan upaya membatasi kapasitas nuklir Iran yang terus meningkat. Meskipun program pengayaan uranium dihentikan pada 2002, program tersebut dimulai kembali pada akhir 2005. 

Pada tahun-tahun berikutnya, PBB memperketat sanksi dan menjatuhkan lebih banyak sanksi kepada Iran. Uni Eropa juga mengikuti langkah tersebut.

Pada 2015, Iran menandatangani kesepakatan nuklir bernama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dengan AS, Uni Eropa, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris.

Kesepakatan tersebut melarang pengayaan uranium di fasilitas nuklir Fordow Iran dan hanya mengizinkan pengembangan teknologi nuklir secara damai untuk produksi energi sebagai imbalan atas pencabutan sanksi sepenuhnya.

Iran setuju menahan diri dari pengayaan uranium dan penelitian terkait uranium di Fordow selama 15 tahun. Mereka juga setuju tidak menyimpan material nuklir apa pun di sana, melainkan mengubah fasilitas Fordow menjadi pusat nuklir, fisika, dan teknologi.

Namun, pada 2018, selama masa jabatan pertamanya, Trump mengumumkan penarikan AS dari perjanjian nuklir dan memberlakukan kembali semua sanksi terhadap Iran yang dicabut berdasarkan perjanjian tersebut.

Pada 2019, pemerintahan Trump menetapkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai Organisasi Teroris Asing. Selain itu, ia memberlakukan sanksi yang menargetkan petrokimia, logam (baja, aluminium, tembaga) dan pejabat senior Iran. Sanksi yang semakin intensif ini merupakan bagian dari kampanye tekanan maksimum Trump.

Pada 3 Januari 2020, AS membunuh Qassem Soleimani, kepala Pasukan Quds elite IRGC, dalam serangan pesawat tak berawak di Baghdad, Irak. AS juga memberlakukan sanksi tambahan terhadap Iran.

Pemerintahan Biden, yang berkuasa dari tahun 2021 hingga 2025, mempertahankan sebagian besar sanksi AS terhadap Iran.

Pada September 2025, sanksi PBB diberlakukan kembali terhadap Iran atas program nuklirnya ketika Dewan Keamanan PBB menolak pencabutan permanen sanksi ekonomi terhadap Iran.

Bagaimana sanksi-sanksi ini berdampak pada Iran?

1. Pendapatan. 

Produk domestik bruto (PDB) per kapita Iran turun dari lebih dari US$8.000 pada 2012 menjadi sekitar US$6.000 pada 2017 dan menjadi sedikit di atas US$5.000 pada 2024, menurut data Bank Dunia.

Penurunan paling tajam bertepatan dengan pemberlakuan kembali dan pengetatan sanksi AS di bawah kampanye Trump mulai 2018 dan seterusnya. Ini menekan ekspor minyak dan akses ke pembiayaan global.

2. Ekspor dan pendapatan minyak. 

Ekspor minyak Iran turun 60%-80% setelah sanksi AS diberlakukan kembali yang merampas pendapatan tahunan pemerintah hingga puluhan miliar dolar.

Iran mengekspor sekitar 2,2 juta barel per hari (mbpd) minyak mentah pada 2011. Ekspor turun tajam setelah 2018, mencapai titik terendah sepanjang masa yaitu sedikit lebih dari 400.000 bpd pada 2020.

Ekspor secara bertahap meningkat menjadi sekitar 1,5 mbpd pada 2025, tetapi tetap di bawah level sebelum 2018.

3. Kejatuhan mata uang. 

Rial Iran mengalami penurunan nilai yang drastis. Pada pertengahan 2010-an, satu dolar AS dapat membeli beberapa puluh ribu rial di pasar terbuka. 

Namun, pada 2025, sedolar mampu membeli beberapa ratus ribu rial. Sekarang, sedolar AS dapat membeli lebih dari 1 juta rial.

Mata uang yang terdevaluasi dapat membantu suatu negara dalam mempromosikan ekspornya, tetapi sanksi telah lama memblokade sebagian besar ekspor Iran. Sementara itu, krisis mata uang membuat impor menjadi lebih mahal, berkontribusi pada peningkatan inflasi, dan mengurangi kepercayaan investor.

Sanksi juga melumpuhkan akses Iran ke dolar dari pasar keuangan, sehingga menyulitkan Iran berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

4. Penerbangan. 

Salah satu korban paling nyata dari sanksi terhadap Iran ialah sektor penerbangannya. Setelah sanksi awal pada 1979, pemerintah tidak dapat mengimpor pesawat baru. Iran menderita lonjakan kecelakaan pesawat yang mematikan sepanjang 1980-an, 1990-an, dan awal 2000-an.

Antara 1979 dan 2023, kecelakaan pesawat menewaskan lebih dari 2.000 orang di negara itu, menurut Biro Arsip Kecelakaan Pesawat (B3A) yang berbasis di Jenewa.

5. Korupsi. 

Sanksi terhadap Iran memicu ekonomi sanksi atau cara khusus para elitenya memperoleh keuntungan dari sanksi dan membentuk kembali perekonomian negara di sekitar sanksi.

Sanksi menciptakan peluang korupsi, memaksa perdagangan dan keuangan masuk ke jalur abu-abu dan gelap. Misalnya, minyak harus dijual melalui perantara, seperti perusahaan fiktif atau armada bayangan. 

Impor dan ekspor melewati jalur informal. Informasi publik tentang kesepakatan perdagangan sangat minim.

"Sanksi tentu saja berdampak buruk, tetapi saya percaya cara elite korup memperoleh keuntungan darinya yang paling merugikan rakyat biasa," kata Maryam Alemzadeh, profesor madya sejarah dan politik Iran di Universitas Oxford, kepada Al Jazeera.

"Sanksi menciptakan peluang baru untuk korupsi dan memunculkan--terkadang tanpa nama dan tanpa wajah--para taipan yang telah menelan perekonomian negara."

Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat?

Kelas menengah Iran membayar harga tertinggi. Dalam makalah penelitian yang diterbitkan tahun lalu, Mohammad Reza Farzanegan, seorang ekonom di Universitas Marburg, Jerman,...