Fokus Jadi Penumpu Pangan Nasional, Gubeenur Jateng Larang Peralihan Fungsi Lahan Pertanian

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi memberikan pengarahan di depan para bupati dan walikota seusai penandatangan kesepakatan bersama untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di Solo.(MI/Widjajadi )

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi tidak ingin mendengar ada peralihan fungsi lahan pertanian di wilayahnya sepanjang 2026 ini. Hal itu bertujuan dalam upaya mewujudkan Jawa Tengah sebagai lumbung ketahanan pangan nasional. Revitalisasi pertanian harus dipertahankan.

Penegasan itu disampaikan Luthfi usai melakukan kesepakatan dan penandatanganan bersama Pemprov Jawa Tengah dengan 35 kabupaten dan Kota se-Jateng di Hotel The Sunan Solo, Rabu (14/1).

Menurut dia, bahwa Provinsi Jawa Tengah dari total kebutuhan nasional menyumbang sekitar 17,5 persen pasokan. Demi sukses program mewujudkan ketahanan pangan itu, Pemprov sudah memasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

“Sesuai dengan RPJMD dan RKPD 2026 itu, Jawa Tengah meneguhkan posisi sebagai penumpu pangan nasional. Ketahanan pangan menjadi fokus utama pembangunan daerah pada 2026. Revitalisasi lahan harus dipertahankan," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Di depan para bupati, wali kota, dan juga petinggi TNI/Polti di Jawa Tengah, ia menegaskan, banyak langkah strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan target swasembada, yang gilirannya harus menyentuh seluruh rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir.

Karena itu, Gubernur menambahkan, dirinya tidak ingin dalam fokus mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan itu mendengar ada peralihan fungsi lahan. Saat ini luasan lahan pertanian Jawa Tengah, masih kalah dengan Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pemprov justru menegaskan harus mempertahankan luasan lahan, yang mendukung produksi 2026 dari 9 juta ton tahun lalu, menjadi 11 juta ton beras. Saat ini masih ada daerah muncul kasus peralihan fungsi lahan.

"Saya cuma ingatkan, jangan coba coba melakukan hal itu. Jika masih terjadi dan terbukti menyalahi proses administrasi dan mengarah ke pidana, maka Krimsus Polda akan turun tangan," tegas Luthfi mengingatkan.

Dia mempersilahkan para bupati maupun wali kota berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid terkait pengurusan peruntukan lahan pertanian. Namun jika diketahui ada yang salah dan mengarah pidana, pihaknya tidak akan melindungi.

Selain itu, Pemprov Jateng dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, gubernur akan memperlengkapi dengan peraturan gubernur (pergub). Jawa Timur dan Jabar, dicermati Luthfi, sudah menerbitkan Pergub untuk persoalan swasembada dan ketahanan pangan itu. Bahkan selain perlunya Pergub, dalam upaya mewujudkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan, gubernur memerintahkan daerah agar menjelang dan masa panen, tidak memperbolehkan truk dari provinsi lain masuk dan mengangkut hasil panen (padi) petani Jawa Tengah.

"Dalam rangka mewujudkan swasembada atau ketahanan pangan, saya tidak ingin truk truk Jawa Timur dan Cirebon masuk ke wilayah kita membawa hasil panen. Hasil panen sebaiknya berkutat di wilayah jateng, karena seperti Kota Solo, Kota Tegal dan Kota Magelang masih membutuhkan pasokan pangan," kilah dia.

Yang jelas, lugas Luthfi, dalam upaya memperkuat dan mewujudkan ketahanan pangan, Pemprov Jateng mengajak seluruh kepala daerah di wilayahnya bahu membahu dan saling menguatkan.

Kesepahaman MoU di Sunan, adalah menjadi bagian komitmen tersebut. Bahkan Luthfi perlu memeriksa kehadiran satu per satu kepala daerahnya. Ada sejumlah bupati yang tidak hadir dan juga tidak mewakilkan kepada wakilnya, sehingga dia mengecap sebagai kepala daerah yang tidak memiliki komitmen untuk berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan.

"Ya kalau menganggap kegiatan ini tidak penting, samahalnya tidak berkomitmen. Ya silakan saja bekerja sendiri," tandas mantan Kapolresta Solo ini.

Pada bagian lain, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, agar tiga daerah di Jateng yang baru saja tertimpa bencana banjir yang menenggelamkan sawah dan tanaman padi, segera mengajukan sebagai gagal panen.Hal ini agar bisa segera diurus asuransi pertanian dan bantuan yang dibutuhkan.

"Ya dalam rangka swasembada ini, wilayah terdampak bencana seperti Kudus, Patindan Jepara segera ajukan gagal panen, untuk menndapatkan asuransi. Khusus Kudus segera ajukan DPT Rp 10 miliar digeser 500 juta, untuk Muria yang terdampak," pungkas Luhfi. (WJ/E-4)