Indonesia Didesak Tagih Utang Ekologis Negara Maju

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.(Dok. Antara)

KRITIK terhadap skema pendanaan iklim global kembali mencuat di tengah pelaksanaan Conference of the Parties COP30 Brasil. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai negara-negara maju belum menunjukkan komitmen nyata dalam membantu negara berkembang menangani krisis iklim. Sebaliknya, pola pendanaan yang berjalan dinilai justru memperbesar beban utang.

“Selama ini komitmen pendanaan itu banyak yang melenceng. Negara maju hanya memberi akses, bukan pendanaan. Padahal beberapa negara berkembang ruang fiskalnya sangat terbatas,” ujar Bhima dalam agenda bertajuk Utang Ekologis dan Keadilan Pendanaan Iklim, Selasa (18/11).

Ia menjelaskan bahwa negara maju seharusnya memenuhi tanggung jawab historis terhadap kerusakan lingkungan sejak revolusi industri. “Mereka memiliki dosa iklim yang harus ditebus atau dibayar,” katanya.

Tidak sedikit negara maju yang disebut memanfaatkan isu krisis iklim untuk memperoleh keuntungan finansial. “Begitu ada isu perubahan iklim, banyak negara maju yang programnya justru mencari profit. Salah satu yang paling pasti adalah membeli utang negara berkembang dengan imbal hasil tinggi,” ujarnya.

Temuan itu senada dengan laporan internasional yang menunjukkan praktik recycle finance, yakni hibah yang diberikan dengan syarat penggunaan teknologi dan konsultan dari negara donor. “Seolah mereka memberi, tetapi uangnya kembali dinikmati lembaga-lembaga di negara maju,” ucapnya.

Mekanisme pasar karbon juga menjadi sorotan. Ia menilai skema tersebut masih menyisakan kontradiksi. “Pasar karbon ini problematis karena memberi ruang bagi pencemar untuk terus mencemari tanpa melakukan perubahan nyata dalam dirinya,” katanya.

Dalam konteks hukum internasional, ia menyebut adanya perkembangan penting. International Court of Justice (ICJ) mengeluarkan opini yang menegaskan bahwa negara yang terbukti merusak lingkungan wajib melakukan reparasi. “Dasarnya makin kuat. Kita bisa menagih utang iklim melalui opini ICJ,” ujarnya.

Dorongan agar Indonesia mengambil sikap lebih tegas juga menguat, termasuk melalui renegosiasi dan penghapusan sebagian utang. “Utang ekologis negara maju harusnya dibayar, bukan justru menambah beban utang negara berkembang,” katanya.

Ia juga menyinggung hubungan dengan mitra-mitra utama Indonesia, termasuk Jepang dan Tiongkok. “Jepang tidak merasa punya utang ekologis, padahal masih mendanai proyek-proyek yang menambah krisis iklim. Begitu juga investasi ekstraktif dalam kerangka Belt and Road Initiative yang meninggalkan kerusakan besar,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu berani menggunakan basis ilmiah dan hukum internasional untuk menagih kerugian ekologis tersebut.

“Kita butuh keberanian politik. Kalau tidak ditekan, negara maju tidak akan mengubah cara pandangnya, apalagi membayar utang ekologis secara layak,” pungkas Bhima. (H-3)