Ketua Parlemen Iran Ancam Serang AS-Israel di Tengah Demo Anti-Pemerintah

Demonstrasi di Iran makin memanas. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf pada Minggu (11/1) memperingatkan bahwa militer Amerika Serikat (AS) dan Israel akan menjadi “target yang sah” jika Washington melancarkan serangan ke Republik Islam Iran.

Dilansir AP News, pernyataan Qalibaf ini menjadi yang pertama secara terbuka memasukkan Israel sebagai pihak yang berpotensi diserang Iran, jika konflik dengan AS meningkat.

Qalibaf, yang dikenal sebagai tokoh garis keras, menyampaikan ancaman tersebut dalam sidang parlemen Iran yang berlangsung panas. Sejumlah anggota parlemen dilaporkan bergegas ke mimbar sambil meneriakkan slogan, “Death to America!”

Ancaman itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran, AS, dan Israel, menyusul pernyataan Trump yang menyebut AS siap mengambil tindakan militer terhadap Teheran dan mau membantu demonstran.

Demonstrasi yang menantang sistem teokrasi Iran itu dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 116 orang, sementara sekitar 2.600 lainnya ditahan, menurut aktivis HAM yang berbasis di AS, seperti dikutip AP News.

Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengisyaratkan penindakan keras. Jaksa Agung Iran Mohammad Movahedi Azad memperingatkan siapa pun yang terlibat dalam protes akan dianggap sebagai “musuh Tuhan”, sebuah tuduhan yang dapat berujung hukuman mati.

Di tengah tekanan tersebut, putra mahkota Iran yang hidup di pengasingan, Reza Pahlavi, menyerukan aksi lanjutan pada Sabtu (10/1) dan Minggu (11/1). Ia meminta demonstran membawa bendera singa dan matahari, yang dianggap simbol era monarki, untuk “merebut ruang publik sebagai milik rakyat”.

Meski demikian, dukungan Pahlavi menuai pro dan kontra. Sebagian demonstran terdengar meneriakkan dukungan untuk Shah, meski belum jelas apakah itu bentuk dukungan terhadap Pahlavi atau sekadar nostalgia sebelum Revolusi Islam 1979.

Aksi unjuk rasa ini bermula pada 28 Desember akibat anjloknya nilai mata uang rial dan tekanan ekonomi. Namun, dalam waktu singkat, tuntutan berkembang menjadi seruan terbuka untuk menggulingkan sistem pemerintahan ulama yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.