Koalisi Sipil Kritik Draf Perpres soal TNI Atasi Terorisme

BEREDAR draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme, sebagai tindak lanjut atas penetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai subtansi yang termuat di draf perpres tersebut bermasalah.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari sejumlah organisasi non-pemerintahan seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, Centra Initiative, hingga Amnesty International Indonesia. Koalisi menilai draf Perpres ihwal tugas TNI dalam mengatasi terorisme berpotensi membahayakan demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum.

‎Koalisi menyoroti perluasan peran TNI yang dianggap terlampau karet dan eksesif. Salah satu fungsi TNI untuk mengatasi aksi terorisme yang diatur dalam draf perpres...