Lonjakan Risiko Keamanan RI Dipicu Ketidakstabilan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi muncul sebagai isu keamanan paling mendesak di Indonesia.(Dok.Istimewa)

KETIDAKSTABILAN ekonomi muncul sebagai isu keamanan paling mendesak di Indonesia. Sebanyak 71% pimpinan keamanan di Indonesia yang disurvei menyatakan bahwa hal ini merupakan ancaman utama yang paling berpotensi memengaruhi keamanan pada tahun mendatang.

Kampanye misinformasi dan keresahan publik memicu ketegangan, dengan 62% responden melaporkan peningkatan signifikan terhadap ancaman kekerasan terhadap pimpinan perusahaan dalam dua tahun terakhir, jauh di atas rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 46%.

Temuan ini menyoroti bagaimana gejolak ekonomi dan sosial saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan berisiko tinggi bagi para pemimpin perusahaan. Sebagai respons, berbagai organisasi memperkuat langkah-langkah perlindungan, komunikasi krisis, dan perencanaan keamanan guna menjaga keselamatan karyawan serta reputasi perusahaan.

Laporan ini merupakan bagian dari World Security Report yang diinisiasi oleh Allied Universal®, penyedia layanan keamanan dan fasilitas terkemuka di dunia, bersama dengan bisnis internasionalnya, G4S.

Secara global, laporan ini melibatkan 2.352 Chief Security Officer (CSO) atau individu dengan posisi setara yang bekerja di perusahaan menengah hingga besar di 31 negara, dengan total pendapatan tahunan gabungan lebih dari US$25 triliun.

CSO JADI RESPONDEN
Di Indonesia, sebanyak 58 CSO menjadi responden dalam survei ini, yang merupakan bagian dari 464 CSO yang disurvei di seluruh kawasan Asia Pasifik.

"Kami melihat peningkatan signifikan terhadap risiko yang dihadapi para pemimpin perusahaan, yang sebagian besar dipicu oleh 
ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan," ujar Achmad Kosasih selaku Managing Director G4S Indonesia dalam keterangan resmi, Selasa (18/11). 

Pihaknya melihat peningkatan signifikan terhadap risiko yang dihadapi para pemimpin perusahaan, yang sebagian besar dipicu oleh 
ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan. Ketidakpastian ini telah menciptakan kondisi di mana kampanye misinformasi dan disinformasi berkembang pesat. 

"Sering kali menjadi pemicu utama bagi pihak-pihak yang menargetkan dunia usaha di Indonesia. Respons yang diberikan sangat kuat dan visioner," ujarnya. 

Perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk yang terdepan secara global dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan eksekutif yang komprehensif serta meningkatkan alokasi anggaran keamanan mereka. Terdapat komitmen yang nyata untuk memanfaatkan teknologi canggih dalam memperkuat sistem keamanan. 

Upaya ini juga disertai dengan dorongan untuk menempatkan keamanan fisik sebagai prioritas strategis dalam struktur organisasi. "Temuan ini menegaskan pentingnya strategi terpadu yang memadukan keahlian manusia dan teknologi cerdas secara sinergis," katanya.

MISINFORMASI PICU RISIKO KEAMANAN
Indonesia menghadapi tantangan serius akibat maraknya misinformasi dan disinformasi. Sebanyak 86% perusahaan dilaporkan menjadi target kampanye semacam itu dalam satu tahun terakhir tingkat tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik. Yang lebih mengkhawatirkan, 62% pimpinan keamanan menyatakan bahwa setengah atau lebih pelaku ancaman terhadap bisnis mereka terdorong oleh misinformasi atau disinformasi.

Faktor-faktor ini telah memicu peningkatan signifikan terhadap ancaman eksternal maupun internal yang lebih spesifik. Penipuan eksternal disebut sebagai kekhawatiran utama oleh 40% responden, tertinggi di kawasan. Sementara itu, ancaman penipuan internal juga sama seriusnya, dengan 41% menyebutnya sebagai ancaman internal utama

Perusahaan-perusahaan di Indonesia mengambil langkah tegas dalam perlindungan eksekutif, dengan tingkat penerapan yang jauh melampaui rata-rata regional maupun global. Sebanyak 71% perusahaan telah meningkatkan prosedur keamanan mereka (dibandingkan dengan rata-rata Asia Pasifik sebesar 52%), sementara 60% menyediakan personel pengamanan dekat bagi para pemimpin perusahaan (rata-rata Asia Pasifik 40%) — keduanya merupakan tingkat tertinggi kedua di dunia.

Selain itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga menempati posisi teratas di tingkat regional dan global dalam penerapan langkah-langkah perlindungan eksekutif lainnya. Sebanyak 59% perusahaan melakukan pemantauan ancaman daring (rata-rata Asia Pasifik 49%), dan 55% menyediakan perlengkapan pelindung pribadi bagi para pemimpin, seperti kendaraan berpengaman (rata-rata Asia Pasifik 37%), menjadikannya tingkat tertinggi di kawasan ini dan tertinggi ketiga secara global.

MEMPERKUAT SUMBER DAYA KEAMANAN
Para pimpinan keamanan di Indonesia menunjukkan kesiapan kuat untuk meningkatkan investasi, baik dalam sumber daya manusia maupun teknologi. Sebanyak 71% memperkirakan anggaran keamanan fisik akan meningkat dalam satu tahun ke depan tingkat tertinggi di kawasan Asia Pasifik. 

Terdapat pula fokus besar terhadap penerapan teknologi mutakhir, dengan 60% berencana berinvestasi dalam sistem deteksi intrusi berbasis AI (rata-rata global 44%) dan 55% dalam teknologi kontrol akses biometrik (rata-rata global 40%) dalam dua tahun mendatang, menempatkan Indonesia di antara pemimpin global dalam adopsi teknologi keamanan. (E-2)