Menlu Sugiono Puji QRIS, Fasilitasi Transaksi Keuangan Lintas Batas

Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).(Antara/Cindy Frishanti)

MENTERI Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, memuji peran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara, termasuk Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. 

Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata diplomasi ekonomi Indonesia yang berbasis pada fondasi kuat dan inovasi finansial.

“QRIS menunjukkan bagaimana Indonesia mampu menghadirkan mekanisme inklusi keuangan yang efektif, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1).

Dalam pidatonya, Menlu menekankan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia berakar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional harus berjalan beriringan. “Diplomasi ekonomi bukan sekadar strategi perdagangan, tapi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan,” tegasnya.

Fondasi Ekonomi Indonesia Kuat di Tengah Gejolak Global

Di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya tekanan eksternal atau economic coercion, Indonesia berhasil mempertahankan fondasi ekonomi yang stabil: pertumbuhan di atas rata-rata dunia, inflasi terkendali, surplus perdagangan, dan realisasi investasi yang tetap tinggi.

Stabilitas ini, menurut Menlu Sugiono, memperkuat posisi Indonesia di panggung global sekaligus menopang peran aktif negara dalam diplomasi ekonomi yang berkelanjutan.

Kemandirian Ekonomi dan Kerja Sama Global

Untuk mengurangi kerentanan sistemik, Indonesia fokus pada kemandirian ekonomi dan memperkuat financial inclusion, termasuk melalui inovasi seperti QRIS. “Keberhasilan QRIS lintas batas adalah bukti konkret bahwa diplomasi ekonomi dan inovasi finansial berjalan seiring untuk melindungi kepentingan nasional,” kata Menlu.

Sepanjang 2025, Indonesia menandatangani tiga perjanjian kerja sama ekonomi baru dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union. Indonesia juga tengah menyelesaikan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa, Preferential Trade Agreement dengan Mauritius, implementasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0, serta Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement.

Menlu Sugiono juga menekankan pentingnya menjalin kerja sama dengan mitra baru di wilayah Afrika, seperti Rwanda. Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya menjaga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi domestik, tetapi juga memperluas pengaruhnya di arena global, sambil memastikan kemandirian ekonomi tetap menjadi pijakan utama. (Dhk/I-1)