Mentan Sebut Rehabilitasi Sawah Pascabencana Sumatra Jadi Tanggung Jawab Negara

Mentan Amran saat groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana di Lhokseumawe, Aceh(Dok.HO)

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Rehabilitasi mencakup perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana produksi pertanian agar petani terdampak dapat segera kembali berproduksi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan, pemulihan sektor pertanian pascabencana merupakan tanggung jawab negara.

“Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” tegas Mentan Amran saat groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1).

Mentan menjelaskan, sejak bencana melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025, pihaknya langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Selain bantuan dari internal, Mentan Amran juga menyalurkan bantuan pangan skala besar sesuai arahan presiden.

“Begitu kedengaran ada bencana, kami langsung ke Kementerian Pertanian dan meminta seluruh pegawai serta mitra mengeluarkan sedekah terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Sumatra,” ujar Mentan Amran.

Kerusakan lahan

Mentan Amran menyebutkan total dampak kerusakan lahan sawah akibat bencana alam di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencapai 98.002 hektare. Dari total tersebut, Aceh mengalami kerusakan terluas yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota, disusul Sumatra Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, serta Sumatra Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.

Dari keseluruhan luas tersebut, kerusakan dengan kriteria ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare, terdiri atas kerusakan ringan seluas 48.969 hektare dan kerusakan sedang seluas 20.271 hektare. Rinciannya, Aceh seluas 32.652 hektare, Sumatra Utara 32.964 hektare, dan Sumatra Barat 3.624 hektare. 

Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan kriteria kerusakan ringan dan sedang. 

“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” ujar Mentan Amran.

Di Aceh, rehabilitasi lahan sawah dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani terdampak tetap memiliki sumber penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.

“Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka mengerjakan lahannya sendiri,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto menyampaikan dari sisi pembiayaan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar. Anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra

Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp310 miliar untuk menangani rehabilitasi dengan tingkat kerusakan ringan. (M-3)