Mewujudkan Risalah Kebangsaan

MI/Seno(Dok. Pribadi)

KOMITMEN kebangsaan Muhammadiyah tak perlu diragukan lagi. Organisasi itu telah berkarya untuk bangsa dan negara. Muhammadiyah lahir dan tumbuh bersama bangsa dan negara mengurai berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan.

Sampai usia ke-113 pada 18 November 2025 (lahir 18 November 1912 M), Muhammadiyah terus menunjukkan keberpihakan kepada bangsa dan negara. Komitmen itu tidak hanya dalam omon-omon, tetapi juga ditunjukkan dalam laku. Misalnya, dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, komando Muhammadiyah melalui Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) bergerak membantu korban.

Sampai akhir Desember 2025, Muhammadiyah telah mengumpulkan lebih dari Rp70 miliar dana yang disalurkan untuk korban bencana. Dana itu terkumpul dari infak Jumat yang digalang Muhammadiyah. Dana itu sebagai bagian dari rasa duka dan berbagi kepada mereka yang kini sedang dalam ujian. Muhammadiyah terus mendorong bela rasa sebagai bagian komitmen kemanusiaan, keumatan, dan kebangsaan. Laku itu pun menjadi penjabaran dari apa yang telah tertulis dalam berbagai risalah ideologis Muhammadiyah.

Relawan Muhammadiyah bergerak meringankan beban korban dan membantu pemerintah dalam upaya pemulihan pasca banjir dan tanah longsor. Pengakuan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kinerja relawan Muhammadiyah. “Ketika saya melihat relawan Muhammadiyah di kawasan bencana, mereka sangat tangguh, mandiri, dan memiliki standar kerja yang tinggi,” ujar Pak Menteri.

KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH

Dalam Kepribadian Muhammadiyah misalnya. Risalah hasil Keputusan Muktamar ke-35 di Jakarta itu menyebutkan '…maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin…. Membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT'.

Kelahiran Muhammadiyah sebagai organisasi terus berkomitmen membantu pemerintah. Saat ini pemerintah sedang getir menghadapi bencana maka Muhammadiyah menjadi ormas yang sigap membantu. Bahkan, kerja tanggap bencana itu bukan kali ini saja dilakukan Persyarikatan. Namun, telah sekian lama kiprah Muhammadiyah begitu nyaman dalam membantu korban bencana.

Dengan demikian, kelahiran Muhammadiyah bertujuan menjadi penguat kebangsaan dan kenegaraan. Kehadiran itu mewujud dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan keumatan.

Kerja kebangsaan Muhammadiyah selama lebih dari seabad ini ialah bukti komitmen Persyarikatan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muhammadiyah dengan kerja amal saleh mereka melahirkan banyak kader terbaik yang kemudian memimpin Republik. Kerja itu bukan diperuntukkan 'berkuasa', dan/atau bahkan menyingkirkan golongan lain, melainkan itulah Muhammadiyah yang siap sedia 100% untuk menjadi bagian integral dalam satu tarikan napas kebangsaan, kenegaraan, keumatan, dan kemanusiaan.

Memajukan kesejahteraan bangsa, sebagai tema milad ke-113, pun menunjukkan itu. Muhammadiyah ingin memastikan bangsa Indonesia ialah milik bersama. Bangsa ini bukan milik segelintir orang. Oligarki hanya akan melahirkan ketidakadilan.

OLIGARKI

Vedi R Hadiz & Richard Robison (2004) menegaskan oligarki tidak hanya menunjuk semata-mata sekumpulan orang kaya. Oligarki ialah sistem relasi kekuasaan yang terstruktur, yang ditandai aliansi antara pengusaha besar, birokrasi negara, dan politikus. Tujuan mereka menguasai institusi, sumber daya, dan sumber otoritas yang bersifat publik untuk kepentingan akumulasi sumber daya privat.

Dengan demikian, oligarki itu terstruktur dan berhubungan. Oligarki bekerja berjejaring, sistemis, dan punya arah yang jelas. Mereka saling menguatkan satu sama lain dan tentunya mempunyai tujuan yang sama, yaitu akumulasi sumber daya yang bisa diambil semua.

Jejaring kejahatan memang sering kali kuat dan mengalahkan komunitas kebaikan yang lemah. Guna mewujudkan kesejahteraan, Muhammadiyah perlu menjadi bagian penting penguat komunitas. Artinya, Muhammadiyah perlu menjadi perekat komunitas kebajikan untuk 'melawan' oligarki. Setidaknya, jika tidak mampu, sistem nilai perlu menjadi pilihan Muhammadiyah untuk terus menjaga kewarasan Republik.

Lebih lanjut, oligarki ialah produk cacat sejarah. Oligarki bertentangan dengan Pancasila sebagai nilai bangsa. Amanat Pancasila sila kelima jelas menunjukkan betapa kehidupan kebangsaan perlu tumbuh dalam sebuah tatanan masyarakat beradab. Bonnum commune terbangun dari rasa kegetiran dan kegembiraan bersama. Kegetiran bukan milik si miskin dan kegembiraan bukan milik mereka yang menguasai hajat hidup.

Kegetiran dan kegembiraan perlu dirasakan bersama oleh bangsa Indonesia. Bahkan jika merujuk pada semangat kemerdekaan, sebuah bangsa harus maju, berkembang, dan berdaulat atas ekonomi-politik. Sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, pemerintah dan seluruh komponen bangsa, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, perlu mewujudkan frasa memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti terbebasnya dari penderitaan/kegetiran, warga bangsa Indonesia berhak hidup layak, dan berdaulat atas segala kekayaan yang dimiiki Republik.

Republik ini milik perlu diselamatkan dari 'amukan' keserakahan pemimpin. Sukidi (Penjaga Republik, Kompas, 21 Agustus 2025), menulis dengan jelas bahwa 'Republik dirusak dan dipecah belah, bukan oleh kekuatan asing dan antek-anteknya, tetapi oleh para pemimpin yang berjiwa jahat dan berakhlak buruk dalam etika penyelenggaraan negara'.

Kerusakan hutan sebagai penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara menjadi bukti keserakahan pemimpin. Dengan dalih laju/pertumbuhan ekonomi, masyarakat menjadi korban. Ironisnya, seakan pemimpin tidak pernah belajar dari berbagai bencana yang pernah terjadi. Laporan masyarakat melalui media sosial tentang masih banyak daerah terisolasi dan tak tersentuh oleh bantuan menjadi bukti kepongahan pemerintah. Belum lagi segala pembelaan untuk kaum oligarki yang telah merusak paru-paru dunia. Seakan lengkap sudah penderitaan Republik ini.

Lebih dari itu, kehidupan perlu tertata dalam kemaslahatan. Artinya, kebajikan perlu ditegakkan sebagai sebuah nilai utama. Nilai utama ialah proses menegakkan hukum dan keadilan, bukan malah menggunakan hukum untuk melemahkan 'yang lain'.

Hukum perlu tegak sebagai sendi keadilan. Hukum bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum perlu mewujud dalam rupa dewi keadilan yang tegas menindak perusak tatanan Republik. Hukum dengan demikian menjadi penunjuk arah kebajikan. Mereka yang salah perlu mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka yang benar tidak boleh menjadi 'bulan-bulanan' hukum.

PENJAGA MORAL

Kita sudah merdeka 80 tahun, tetapi mentalitas kolonial masih membekas dalam kehidupan kebangsaan, begitu kritik Sukidi (Alarm bagi Demokrasi, Kompas, 13 November 2025). Pelapukan demokrasi ala Sukidi ditandai dengan laku hukum untuk menghantam lawan politik. ”For my friends, everything. For my enemies, the law,” kutipnya, dari presiden otoriter Peru, Oscar Benavides.

Muhammadiyah perlu berdiri tegak menjadi penjaga moral bangsa. Muhammadiyah tidak boleh surut oleh semakin masifnya ketimpangan. Komitmen Muhammadiyah untuk menjaga Republik perlu terus tersiar melalui jalan kebajikan yang telah dirintis sejak lebih dari seabad lalu.

Dalam Risalah Islam Berkemajuan sebagai hasil Keputusan Muktamar Ke-48 di Surakarta pada 2022, termaktub, 'Penegakan hukum dan keadilan tidak boleh menoleransi segala tindakan politik dan kekuasaan yang merusak, karena hal itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Tindakan merusak itu memberikan kesan bahwa negara ini bukan negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Sementara itu, terhadap persoalan yang menimpa masyarakat secara langsung, terutama kelompok yang terpinggirkan, dan kelompok yang secara ekonomi tidak beruntung, Muhammadiyah melakukan advokasi bagi mereka agar mendapatkan akses keadilan di hadapan hukum, dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hukum'.

Muhammadiyah dengan demikian menjadi kekuatan penyeru misalnya dalam mengembalikan entitas hutan yang telah (di)rusak oligarki. Muhammadiyah perlu berani menghentikan laju kerusakan itu dengan dukungan penuh mengembalikan hutan sebagai rumah besar semesta. Alih fungsi lahan hutan menjadi sawit atau pun yang berkait dengan nilai ekonomi perlu mendapatkan catatan kritis dari Muhammadiyah. Muhammadiyah melalui kader-kader terbaik mereka perlu menjadi garda terdepan dalam mencegah kerusakan alam yang lebih parah. Kerusakan alam (baca: hutan) hanya akan menjadi masalah serius bagi manusia pada masa yang akan datang. Karena itu, menyematkan ekosistem semesta dengan menumbuhkembangkan hutan sebagai rumah bersama menjadi agenda keumatan yang perlu terus dikawal.