Partai Buruh Tolak Keras Perhitungan Kenaikan UMP dari Pemerintah

Presiden Partai Buruh Said Iqbal(Naufal Zuhdi/MI)

PRESIDEN Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal  menolak rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 yang diusulkan Menteri Ketenagakerjaan. Kenaikan UMP akan diputuskan pada 21 November dengan menggunakan rumus kenaikan upah minimum dari pemerintah yaitu nilai inflasi, nilai pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu bernilai 0,2 sampai dengan 0,7.

Nilai inflasi yang akan digunakan dalam penghitungan kenaikan UMP yakni dalam rentang waktu Oktober 2024-September 2025 atau 2,65% serta pertumbuhan ekonomi 5,12% dan indeks tertentu 0,2 sampai dengan 0,7.

“Dengan demikian, KSP-PB termasuk KSPI menolak keras khususnya nilai indeks tertentu yang bernilai 0,2 sampai 0,7 ditolak. Kenapa ditolak 0,2 sampai 0,7 untuk nilai indeks tertentu? Sederhana saja, dari mana nilai 0,2 sampai 0,7? Tidak ada survei dan risetnya, ini hanya akal-akalan dari pengusaha berkoalisi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan jajaran Kemnaker, hanya akal-akalan berkoalisi untuk kembali pada rezim upah murah,” ucap Said pada acara konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (18/11).

Padahal, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis purchasing power yang meningkat atau daya beli yang meningkat.

“Bagaimana daya beli atau purchasing power bisa meningkat kalau nilai upah murah dengan indeks tertentu hanya 0,2 sampai 0,7?,” tegas Said.

Dia mencontohkan, apabila menggunakan angka inflasi 2,65%+0,2 dari indeks tertentu dan dikalikan dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,12%, maka kenaikan UMP hanya berada di angka 3,75%.

“Nilainya (kenaikan UMP) di bawah pertumbuhan ekonomi 3,75%, (sedangkan) pertumbuhan ekonomi yaitu 5,12%. Bagaimana bagaimana mau naikin daya beli kalau kenaikan upahnya di bawah ekonomi?,” ujar dia.

Berikutnya, Said juga mengambil contoh apabila upah minimum hanya naik 3,75% dan kemudian dikalikan dengan upah minimum rata-rata seluruh provinsi yakni di bawah Rp3 juta, maka kenaikan upah minimum hanya berada di bawah Rp100 ribu.

“Kita ambil (contoh) upah minimum provinsi di luar DKI yang tertinggi adalah Jawa Barat Jawa Barat itu (UMP) Rp2,2 juta mari kita kalikan Rp2,2 juta kali 3,75% tadi, hanya Rp80 ribu (kenaikan UMP). Jahat bener negeri ini, Rp80 ribu naiknya dibagi 30 hari misalnya berapa sih sehari itu? Kira-kira Rp2.800 rupiah per hari naiknya kan kelewatan Rp80 ribu rupiah dibagi 30 hari,” ungkap Said.

Berkaca dari hal itu, pihaknya mengecam keras dan meminta agar Menaker serta Wamenaker untuk mundur apabila tetap menggunakan kenaikan upah minimum 2026 dengan indeks tertentunya 0,2 sampai 0,7. (H-4)