Pilkada tak Langsung Dipilih DPRD Melemahkan Legitimasi dari Rakyat

Warga menunjukkan surat suara saat pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua di TPS 013 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/8/2025)( ANTARA FOTO/Sakti Karuru/sgd/foc.)

PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada tak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai mencerminkan mundurnya demokrasi dan merampas hak rakyat. 

Anggota dewan Kota Tasikmalaya fraksi PDI Perjuangan , Kepler Sianturi mengatakan pilkada langsung dipilih rakyat merupakan hasil perjuangan reformasi dan tidak boleh ditarik mundur.

Menurutnya pilkada tak langsung akan menutup ruang aspirasi masyarakat dalam memilih kepala daerah.

Hal ini, ujar dia, memiliki risiko bagi kepala daerah yang bertanggung jawab kepada elit partai.

"Kami sebagai politisi PDI Perjuangan secara konsisten dan tegas akan menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkda) melalui DPRD," katanya, Senin (12/1)

Kepler mengatakan, Pilkada tidak langsung juga akan menimbulkan praktik politik uang. Hal yang perlu dikontrol, ujar dia, ialah biaya kampanye calon supaya tidak terlibat dalam traksaksi politik.

Ia menambahkan bahwa Pilkada melalui DPRD membuat legitimasi dari rakyat lemah dalam kemimpinan daerah. Sebab, kepala daerah tidak kuat dari segi akuntabilitas dalam pemimpin rakyat.

"Pilkada melalui DPRD kemungkinan akan semakin jauh dengan rakyat. Bukan rakyat memilih. Pilkada adalah amanat reformasi yang harus dijaga agar nilai demokrasi semakin baik," ujarnya. (H-4)