Pilkada tak Langsung, Kepala Daerah Terbaik Terancam Hilang Jika Ditentukan Elite

ilustrasi(MI)

PEMILIHAN Kepala Daerah tidak langsung dinilai minim manfaat dan berpotensi memasifkan calon tunggal di sejumlah daerah Indonesia. Kondisi ini jelas sangat merugikan dan terkesan membunuh stabilitas demokrasi negara. Pengamat Politik Citra Institute, Efriza mengatakan kepala daerah dengan kinerja yang baik bisa tersingkir dengan adanya wacana tersebut.

Ia menilai pilkada tidak langsung sudah tidak layak untuk diterapkan di Indonesia. Sebab negara pernah gagal menerapkan sistem pilkada tak langsung saat era Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto.

Nama-nama seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir dengan orang-orang pilihan elite politik.

"Jika diterapkan pilkada tidak langsung tidak ada lagi yang bisa menunjukkan elektabilitas, itu potensi calon tunggal bisa semakin banyak bisa jadi kecenderungan itu besar," ucap Efriza, Jakarta, Senin (12/1).

Efriza menjelaskan, pilkada tidak langsung juga berpotensi semakin memahalkan anggaran pemilu karena maraknya praktik politik transaksional.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia bisa lebih elitis dan berpihak hanya pada kepentingan partai politik. Hal ini jelas sangat merugikan rakyat yang tidak lagi bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

"Jelas manfaat demokrasi bisa lebih elitis dan tidak berpihak pada rakyat, lebih kepada kepentingan partai politik dan negara bisa lebih mundur jika diserahkan kepada elite," kata Efriza.

Efriza mempertanyakan urgensi dari wacana pilkada tidak langsung yang diusung pemerintah. Ia menilai wacana tersebut sangat berbanding terbalik dengan pilkada langsung yang masih bisa dikontrol oleh masyarakat.

Pada sistem pilkada langsung, masyarakat bisa langsung merasakan dampak positif dari para calon pemimpin daerah lewat beragam kampanye seperti pembagian sembako, dan agenda-agenda lainnya.

Hal tersebut cenderung menghilang jika pilkada tidak langsung diterapkan dalam sistem politik Indonesia. Sehingga masyarakat tidak lagi bisa merasakan kegiatan positif dari calon kepala daerah.

"Transaksionalnya itu bisa lebih mahal, dan itu tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kita bisa melihat masyarakat masih merasakan hal yang terbaik (dari pilkada lansung)," tuturnya.

Efriza menegaskan, pilkada tidak langsun sama sekali tidak relevan diterapkan dalam sistem politik Indonesia. Masyarakat cenderung tidak akan dilibatkan dalam proses pilkada tidak langsung.

"Bayangkan jika pilkada tidak langsung, apa manfaatnya untuk masyarakat? Bisa jadi tidak perlu melibatkan masyarakat, tidak perlu hadir ke masyarakat," pungkas Efriza. (Cah/P-3)