Teknokrat Palestina Diundang untuk Masuk Komite Pemerintahan Transisi Gaza

Warga Gaza.(Al Jazeera)

SEKITAR selusin warga Palestina menerima undangan resmi pada Selasa (13/1) untuk bertugas di komite teknokrat yang akan mengelola urusan sehari-hari Jalur Gaza menggantikan Hamas. Demikian disampaikan seorang diplomat Arab dan seorang pejabat Palestina kepada The Times of Israel.

Surat-surat tersebut ditandatangani oleh perwakilan tinggi yang ditunjuk oleh Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, kata dua teknokrat yang menerima surat tersebut.

Mladenov, seorang diplomat Bulgaria yang sebelumnya menjabat sebagai utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, akan ditugaskan untuk mengawasi langsung komite teknokrat atas nama Dewan Perdamaian. Ia mengadakan pertemuan pekan lalu dengan para pejabat senior di Israel dan Otoritas Palestina sebagai persiapan untuk transisi ke fase kedua rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk Jalur Gaza, yang dapat diumumkan paling cepat pada Rabu, kata diplomat Arab tersebut.

Ditandatangani pada Oktober, fase pertama menandai dimulai gencatan senjata yang rapuh bersamaan dengan pertukaran sandera dan tahanan. Fase kedua seharusnya mencakup pelucutan senjata Hamas, penyelesaian penarikan Israel dari Gaza, rekonstruksi Jalur Gaza, dan pembentukan berbagai badan transisi yang bertugas mengelola wilayah tersebut sebelum diserahkan kepada Otoritas Palestina (PA) yang telah direformasi.

Salah satu badan tersebut adalah Dewan Perdamaian, panel pemimpin dunia yang dipimpin oleh Trump yang akan mengawasi komite teknokrat Palestina yaitu Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCACG). Washington bertujuan meluncurkan Dewan Perdamaian bulan lalu, tetapi pengumuman tersebut ditunda karena prioritas kebijakan luar negerinya bergeser antara Gaza, Venezuela, dan Iran.

AS juga kesulitan mendapatkan dukungan internasional untuk rencana tersebut. Diplomat Arab menyebutkan keraguan besar bahwa Hamas akan setuju untuk melucuti senjata atau Israel akan setuju menarik diri lebih jauh dari Jalur Gaza dan mengizinkan rekonstruksinya.

Meskipun pemerintahan Trump berharap untuk mengumumkan minggu ini para pemimpin dunia yang bergabung dengan Trump di Dewan Perdamaian, rencana tersebut masih belum pasti, kata seorang diplomat senior Arab.

Bulan lalu, AS memberi tahu para narasumber bahwa mereka mendapatkan komitmen dari Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Inggris, Italia, dan Jerman agar para pemimpin mereka bergabung dengan Trump di Dewan Perdamaian, demikian ungkap empat pejabat yang mengetahui masalah tersebut pada saat itu.

Washington masih bertujuan mengadakan pertemuan pertama Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, minggu depan, kata diplomat Arab tersebut pada Selasa.

Dengan undangan yang dikirimkan kepada anggota komite teknokrat Palestina, pengumuman publik panel tersebut dapat dilakukan paling cepat pada Rabu di Kairo saat beberapa faksi Palestina berkumpul untuk pembicaraan mengenai fase kedua.

Faksi-faksi tersebut termasuk Hamas, yang timnya yang dipimpin oleh pemimpin senior Khalil al-Hayya tiba di Kairo pada Selasa.

Hamas mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka menginstruksikan badan-badan mereka untuk bersiap menyerahkan kekuasaan kepada komite teknokrat yang didukung AS.

Tampak absen di Kairo ialah para pejabat dari Otoritas Palestina yang didominasi Fatah. Fatah berharap dapat memainkan peran yang lebih menonjol dalam pembentukan komite teknokrat.

Namun, Mladenov bertemu dengan Wakil Presiden Otoritas Palestina Hussein al-Sheikh pekan lalu di Ramallah. Sebelumnya, Hussein melakukan perjalanan ke Kairo bersama kepala intelijen Otoritas Palestina Majed Faraj untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat tinggi Mesir yang terlibat dalam pembentukan komite teknokrat.

Komite teknokrat akan dipimpin oleh Ali Shaath, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri transportasi Otoritas Palestina, kata diplomat Arab dan pejabat Palestina tersebut. Shaath berasal dari Gaza tetapi saat ini berbasis di Tepi Barat.

Ketua Kamar Dagang Gaza Ayad Abu Ramadan juga termasuk di antara mereka yang menerima surat dari Mladenov pada Selasa. Ia mengatakan bahwa ia diminta untuk menjabat sebagai komisaris komite teknokrat untuk bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Industri.

Abu Ramadan mengatakan bahwa ia sangat ingin mulai bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat Gaza.

Meskipun The Times of Israel adalah media berita Israel, Abu Ramadan setuju untuk berbicara secara terbuka. Ini kontras yang mencolok dari kebijakan penguasa Hamas di Gaza saat ini.

Ia mengatakan apartemennya di Kota Gaza adalah salah satu dari sedikit yang belum sepenuhnya hancur dalam perang. Namun, gedungnya dikelilingi oleh tenda-tenda, tempat ratusan ribu pengungsi Palestina tinggal.

"Orang-orang di Gaza sangat menderita. Mereka hidup dalam kondisi tidak manusiawi di penjara besar," lanjutnya. "Kami berharap mengakhiri semua ini, untuk memulai pemulihan dan rekonstruksi dan meminta dunia menepati komitmennya terhadap perdamaian."

"Sekarang, giliran Presiden Trump untuk melaksanakan rencananya yang siap kami dukung dan kami senang akhirnya dimulai," kata Abu Ramadan sebelum menekankan bahwa lingkungan yang tepat diperlukan agar rekonstruksi dan pemulihan dapat berjalan maju.

Seorang diplomat Arab mengatakan bahwa AS sedang berupaya membujuk Israel untuk menyetujui serangkaian langkah yang akan memberikan dorongan awal bagi legitimasi komite teknokrat, termasuk pembukaan kembali Penyeberangan Perbatasan Rafah dengan Mesir.

Israel menolak mengizinkan warga Palestina kembali ke wilayah tersebut. Alasannya, Hamas harus terlebih dahulu mengembalikan jenazah sandera Israel terakhir, Sersan Kepala Polisi Israel Ran Gvili.

Israel menolak Melanjutkan fase kedua sebelum Hamas mengembalikan Gvili dan menyerahkan senjatanya.

AS melakukan pembicaraan dengan mediator Mesir, Qatar, dan Turki, yang meyakinkan Washington bahwa Hamas akan menyetujui rencana pelucutan senjata bertahap. Ini dimulai dengan menyerahkan persenjataan beratnya dan beli kembali senjata yang lebih ringan, menurut pejabat AS dan dua diplomat Arab. Penerapan program tersebut dalam beberapa minggu mendatang.

Tidak jelas apakah kerangka kerja ini akan cukup bagi Israel. Pejabat Hamas secara terbuka menegaskan bahwa organisasi tersebut hanya akan setuju untuk menyerahkan senjatanya dalam proses negosiasi yang menghasilkan pembentukan negara Palestina. (I-2)